Penyerahan DIPA 2017 di Lingkungan Kementerian Agama RI PDF Print E-mail
Written by TMB   
Wednesday, 28 December 2016 20:44

Jakarta – DBK, Rabu, 28 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Menteri Agama Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2017 kepada setiap unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Agama. Dalam hal ini DIPA Ditjen Bimas Kristen diterima oleh Direktur Urusan Agama Kristen Drs. Andar Gultom, M.Pd mewakili Plt. Dirjen Bimas Kristen yang berhalangan hadir.

 

Dalam acara penyerahan DIPA 2017 Kementerian Agama tersebut Menteri Agama menegaskan ada 9 (sembilan) hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan DIPA tersebut, yaitu:

  1. Pelajari dan telaah kembali DIPA yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan program dan target program.
  2. Sesuai dengan arahan Presiden bahwa program dan anggaran negara harus berorientasi mamfaat untuk rakyat  dan berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
  3. Fokus pada kegiatan prioritas sesuai Visi, Misi, dan Nawacita Presiden serta Tugas Fungsi Kementerian Agama melalui pemamfaatan optimalisasi anggaran terutama yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pembiayaan pendidikan, bantuan penyediaan sarana ibadah, pelayanan keagamaan serta pemeliharaan kerukunan hidup antar umat beragama.
  4. Melaksanakan arahan Presiden pada penyerahan DIPA 2017 agar seluruh penanggungjawab program pada satuan kerja pusat sampai daerah memulai percepatan pengadaan barang dan jasa pada bulan Desember 2016 agar pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak awal 2017.
  5. Laksanakan optimalisasi pelaksanaan anggaran, antara lain dengan efisiensi perjalanan dinas, pembiayaan kegiatan sosialisasi, orientasi, workshop, konsinyering, rapat-rapat di luar kantor dan rapat kerja di luar wilayah kerja dengan tanpa mengurangi target kerja.
  6. Pelaksanaan DIPA 2017 senantiasa didasari pada 5 (lima) budaya kerja Kementerian Agama, yaitu: Integritas, Profesionalitas, Inovasi, tanggungjawab, dan keteladanan.
  7. Tingkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dalam rangka meningkatkan opini laporan keuangan Kementerian Agama dari WDP ke WTP pada tahun yang akan datang.
  8. Tingkatkan koordinasi dan konsultansi baik secara internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
  9. Selesaikan semua temuan hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sesuai dengan rekomendasi dan hindari agar tidak terjadi kesalahan yang sama pada tahun 2017.

Menteri Agama juga meminta kepada seluruh pelaksana anggaran agar benar-benar memahami dan mematuhi peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara serta memperkuat sistem pengendalian internal. Menteri Agama juga meminta agar para pimpinan setiap unit kerja harus menjadi teladan dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam pencegahan korupsi. (TMB)

Last Updated on Thursday, 29 December 2016 11:56