Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Terima Tim Persiapan Evaluasi SAKIP Eselon I Pusat

Selasa, 28 Oktober 2025, 17:05:56 WIB

Jakarta (DBK)--- Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Johni Tilaar, didampingi Kepala Bagian Umum dan BMN Ditjen Bimas Kristen, Heince Onnie Wongkaren, Tim ORTALA, Evaluasi, dan Kepegawaian, menerima kunjungan Tim Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi unit Eselon I di tingkat pusat.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Ditjen Bimas Kristen, lantai 10, pada Selasa, 28 Oktober 2025, dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Agama.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi SAKIP menjadi salah satu langkah strategis kementerian dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja birokrasi.

Evaluasi SAKIP meliputi empat komponen utama, yaitu:

  1. Perencanaan Kinerja,
  2. Pengukuran Kinerja,
  3. Pelaporan Kinerja, dan
  4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Masing-masing komponen memiliki bobot penilaian tersendiri dengan total akumulasi nilai 100 persen. Penilaian akan difokuskan pada kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan, kesesuaian indikator kinerja dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), efektivitas sistem pengukuran kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi internal dalam penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih efektif.

Berdasarkan surat persiapan yang diterbitkan, setiap unit Eselon I diharapkan melengkapi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sebelum pelaksanaan evaluasi. Dokumen tersebut akan menjadi dasar penilaian bagi tim evaluator dalam mengukur sejauh mana implementasi SAKIP telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat memperkuat budaya kinerja, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta menumbuhkan tanggung jawab kolektif dalam pencapaian sasaran strategis kementerian. Pelaksanaan evaluasi SAKIP juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil (result-oriented government) dan meningkatkan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Berita Terkait