Wakili Menag, Dirjen Ajak Pemerintah dan Lembaga Keagamaan Perkuat Peran Keluarga demi Merespon Krisis Multidimensi

Rabu, 14 Januari 2026, 11:23:19 WIB

Jakarta, (DBK)—Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung mewakili Menteri Agama hadiri kegiatan Interfaith Dialogue atau Dialog Antar Umat Beragama yang digelar oleh MPR–DPR RI, Rabu (14/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai unsur agama, pemangku kebijakan, dan masyarakat.

Dialog lintas iman ini mengangkat tema “Merespon Krisis Multidimensi dan Merumuskan Aksi Kebijakan Bersama untuk Keluarga Indonesia”. Acara ini menjadi ruang refleksi kebangsaan sekaligus forum strategis untuk membahas tantangan serius yang dihadapi keluarga Indonesia di tengah dinamika global dan perubahan sosial yang semakin kompleks.

Dalam sambutan tertulis Menteri Agama Nasaruddin Umar yang dibacakan oleh Dirjen Bimas Kristen, ditegaskan bahwa dialog lintas iman tidak hanya menjadi ajang perjumpaan keagamaan, tetapi juga wadah untuk menimbang kembali arah pembangunan manusia Indonesia. Menag menekankan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa, tempat nilai-nilai ilahi diterjemahkan dalam kehidupan nyata.

“Keluarga Indonesia saat ini menghadapi krisis multidimensi yang saling terkait, mulai dari kerapuhan ekonomi, sosial, hingga krisis regenerasi nilai,” ungkap Dirjen saat membacakan sambutan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dinilai berdampak langsung pada kualitas relasi dalam keluarga dan martabat kemanusiaan.

Selain itu, Dirjen juga menyoroti meningkatnya kerapuhan sosial dalam keluarga. "Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per 9 Januari 2026, sebanyak 54,49 persen kasus kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman, bagi sebagian masyarakat justru menjadi tempat yang rentan," ucapnya.

Krisis regenerasi juga menjadi perhatian serius. Sepanjang 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima ribuan pengaduan kasus terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, mulai dari kekerasan, kejahatan seksual, hingga persoalan pengasuhan dan pendidikan. Kondisi ini dinilai berpotensi melahirkan generasi yang unggul secara intelektual namun rapuh secara moral dan sosial.

Dalam konteks tersebut, Dirjen menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis nilai-nilai agama. "Bahasa agama dinilai memiliki daya tembus yang kuat karena menyentuh nurani, membangun harapan, serta memulihkan relasi kemanusiaan. Pendekatan ini menjadi landasan lahirnya program prioritas Kementerian Agama, yakni Kurikulum Cinta dan Ekoteologi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025," terang Dirjen.

"Kurikulum Cinta diarahkan untuk menginternalisasikan nilai kasih, empati, kejujuran, dan solidaritas dalam kehidupan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Sementara itu, Ekoteologi menegaskan tanggung jawab iman keluarga tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekologis, guna mendorong pola hidup berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap alam," sambungnya.

Menutup sambutannya, Dirjen mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan majelis agama dalam membangun kebijakan yang berpihak pada penguatan keluarga. Dialog lintas iman diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi melahirkan langkah konkret bersama dalam membangun keluarga Indonesia yang kuat, masyarakat yang rukun, serta bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berita Terkait