Sekretaris Ditjen Bimas Kristen menjadi Narasumber terkait RAN-PPDT Tahun 2024

Selasa, 02 Juli 2024, 17:40:24 WIB

Jakarta (DBK) --- Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui program/kegiatan sosial budaya, Ditjen Bimas Kristen berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, PDTT, telah menyalurkan Tunjangan Khusus Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hingga semester 1 tahun 2024, Ditjen Bimas Kristen telah menyalurkan tunjangan kepada 342 guru penerima di 28 kabupaten pada 9 (sembilan) provinsi. Capaian ini diapresiasi oleh Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa PDTT, karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Johni Tilaar menyampaikan capaian pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2024 Ditjen Bimas Kristen pada acara Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes.

"Ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 105 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) Tahun 2020-2024 yang telah diundangkan pada tanggal 10 Desember 2021," jelas Tilaar.

Tilaar menyampaikan bahwa capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan kegiatan RAN-PPDT tahun 2024 cukup signifikan. "Beberapa daerah tertinggal telah menunjukkan peningkatan dalam berbagai indikator sosial budaya, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antara Kementerian/Lembaga bidang sosial budaya di daerah tertinggal," ujarnya.

Namun, Tilaar juga mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. "Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, yang menghambat pelaksanaan program secara optimal," ungkapnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah tindak lanjut telah dirumuskan. "Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis akan terus dilakukan. Kedua, peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih, akan menjadi prioritas utama. Ketiga, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan diperkuat melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif," jelas Tilaar.

Capaian yang telah diraih ini diharapkan dapat terus ditingkatkan agar tujuan dari STRANAS PPDT dapat tercapai dengan baik, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

Berita Terkait