Kementerian Agama akan Melakukan Inovasi dalam Mengimplementasikan Program "Kita Cinta Papua" Tahun 2021

Kamis, 25 Maret 2021, 22:10:34 WIB

Jakarta, DBK – Dalam rangka mempercepat program Afirmasi Pendidikan Orang Asli Papua (OAP) pada Satuan Pendidikan Tinggi, Dirjen Bimas Kristen Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hadir pula Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Drs. Urbanus Rahangmetan, M.Th, Direktur Pendidikan Agama Kristen Dr. Pontus Sitorus, S.Th, M.Si dan beberapa perwakilan pejabat es. III dan IV dan ASN Ditjen Bimas Kristen dalam rapat tersebut.

Mengawali rapat yang dilakukan secara virtual, Dirjen Thomas Pentury menyampaikan bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ingin melanjutkan Program “Kita Cinta Papua” yang telah ditetapkan oleh Menag sebelumnya, Fachrul Razi, dan akan segera melakukan proses derivasi terhadap Inpres No. 9 Tahun 2020. “Salah satu tugas Menteri Agama yang tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2020 adalah penguatan dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat dan yang kedua adalah peningkatan SDM Papua dan Papua Barat,” terang Dirjen pada Kamis (25/03).

“Kita harus melakukan proses inovasi karena kalau untuk program regular, kita sudah punya program regular yang dikerjakan sejak tahun 2020 melalui KCP yang mengafirmasi beberapa program pendidikan melalui pendekatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Kuliah tapi hanya terbatas pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama di Ditjen Bimas Kristen,” tambahnya.

Dirjen juga menuturkan bahwa Menag berpesan supaya jangan hanya program regular yang dilakukan, harus bisa berinovasi.

“Kalau kita mau menyiapkan SDM Papua, jangan hanya disekolahkan di sekolah agama saja, mereka juga harus disekolahkan di sekolah umum lain,” ucapnya menyampaikan pesan Menag.

“Namun, proses rekrutmennya ada di lembaga-lembaga keagamaan di bawah Kementerian Agama bukan di lembaga-lembaga pendidikan supaya tidak mengambil ranahnya Kemendikbud. Jangan sampai tumpang tindih dengan program Kemendikbud, karena mereka juga memiliki program afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Papua,” tambahnya.

“Kami ingin melakukan inovasi dengan melakukan optimalisasi terhadap anggaran KIP Kuliah untuk membantu anak-anak Papua, tidak sekedar memberi sejumlah anggaran yang setara dengan KIP Kuliah, yaitu 13 juta/tahun/orang, tapi kalau benar mau diafirmasi harus lebih dari itu,” tutur Dirjen kepada para pejabat DJA dan Bappenas yang hadir dalam rapat virtual tersebut.

“Harus ada program khusus, karena tahun 2021 ini ada 355 calon penerima KIP Kuliah yang telah dianggarkan yang berasal dari Papua dan Papua Barat, dan angka ini mengalami penambahan dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 253 penerima KIP,” jelasnya.

Merespon pernyataan Dirjen, Djamaluddin, Kasubdit Anggaran Bidang Agama dan Letina menyampaikan bahwa perlu dikonfirmasi terlebih dahulu mana yang menjadi tugas Kementerian Agama dan mana yang menjadi ranahnya Kemendikbud, jangan sampai tumpang tindih. “Jadi program-programnya harus berbeda, mana yang menjadi programnya Kemenag, mana yang menjadi programnya Kemendikbud,” pesan Djamaluddin.

Senada dengan pernyataan Djamaluddin, Direktur Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Tatang Muttaqin juga menjelaskan bahwa dalam Inpres No. 9 Tahun 2020, masing-masing Menteri sudah diberi mandat masing-masing untuk meningkatkan kolaborasi pembangunan di Papua dan Papua Barat. “Jadi, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka karena dampaknya juga terasa terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat,” tutup Tatang Muttaqin. (Sisfo-GC)

Berita Terkait