Bappenas Terangkan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Agama

Rabu, 01 Maret 2023, 18:00:59 WIB

Jakarta, (DBK) -- Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Kristen Tahun 2023 undang Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D, sampaikan materi terkait arah kebijakan pembangunan bidang agama dan Pendidikan.

Terkait bidang pendidikan, dihadapan 160 peserta yang hadir di Hotel Aston Grogol Jakarta, Alhumami melalui daring mengatakan bahwa pendidikan harus dimaknai sebagai hak dasar warga negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menunaikan layanan pendidikan bagi masyarakat.

“Pendidikan memiliki peran mewujudkan masyarakat dan kehidupan yang baik sehingga kontribusi pendidikan pada bidang sosial ekonomi menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah termasuk dalam menyiapkan anggaran,” kata Alhumami (01/03/2023).

Lebih lanjut Alhumami mengatakan, dari 274,2 juta penduduk Indonesia, terdapat penduduk usia ≥ 15 tahun sebanyak 207,3 juta menurut pendidikan yang ditamatkan dengan perincian 59,88% SMP/MTs/Sederajat, 29,97%, SMA/SMK/MA/Sederajat dan 10,15% Perguruan Tinggi.

“Sampai tahun 2021, di 302 Kecamatan belum terdapat sekolah setara SMP/MTs dan 727 Kecamatan belum tersedia SMA, SMK,MA dan sederajat lainnya,” terang Alhumami.

Terkait isu strategis bidang agama, Alhumami katakan ada beberapa hal yang perlu dikritisi dan dicari solusinya agar menghasilkan kebijakan baru.

“Hal yang perlu dipikirkan adalah belum optimalnya peran agama dalam pembangunan, belum optimalnya literasi keagamaan yang sahih dan moderat, belum optimalnya mobilisasi dan pemanfaatan dana sosial keagamaan (e.g. zis, dana puniyah, dana paramitha) untuk pemberdayaan sosial-ekonomi umat, belum kokohnya kerukunan antar dan intra umat agama, bergesernya otoritas keagamaan yang memunculkan paham agama yang eksklusif, yang memicu komodifikasi agama dan populisme beragama, relasi antara agama dan budaya belum selaras dan harmonis,” tukas Alhumami.

“Pemerintah ingin memberi porsi yang besar tentang bagaimana agama memberi sumbangan pada pembangunan nasional, ajaran dan hubungan sosial, pengakuan penghormatan dan hidup saling toleransi. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting & strategis dalam pembangunan nasional,” jelasnya.

Tambah Alhumami, semua agama mempunyai potensi yang luar biasa, mendudukan agama dalam konteks pembangunan dengan cara merefleksi betul bahwa agama mempunyai misi suci untuk mewujudkan umat beragama yang damai. Agama dipahami sebagai kekuatan untuk transformasi sosial, doktrin agama yang menjadi pesan cinta damai.

Kepada jajaran Bimas Kristen, disampaikan, ada hal-hal yang perlu perhatian dalam optimalisasi capaian kinerja, yaitu memastikan target-target serta indikator outcome yg tertuang di RPJMN, Renstra dan RKP tercapai, perlu ada cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas dan terukur, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berprinsip money follow program.

“Dalam penetapan target perlu dilihat kapasitas kelembagaannya, yakni SDM, dukungan regulasi, dan kewenangan,  dokumen RKP, Renja, & RKA, sehingga revisi anggaran pelaksanan program dapat dihindari,” terang Alhumami.

“Perencanaan pelaksanaan kegiatan harus sinkron dengan alur pemantauan evaluasi, sehingga ada progress per triwulan dan bisa dilakukan langkah mitigasi sedini mungkin (jika ada kendala & masalah),” sambungnya.

“Akhirnya, hasil evaluasi tahun sebelumnya perlu dijadikan pegangan untuk pelaksanaan mendatang, meskipun salah satu indikator utama kinerja adala penyerapan, tetap harus mengutamakan efektifitas & kualitas belanja anggaran dan kegiatan,” pungkas Alhumami.

Berita Terkait